2 Media Surati Inspektorat Kampar Tanyakan Dasar Hukum Pemotongan DD Bayar Hutang Mantan Kades Tanjung Karang

2 Media Surati Inspektorat Kampar Tanyakan Dasar Hukum Pemotongan DD Bayar Hutang Mantan Kades Tanjung Karang

Kanalvisual.com - Kampar, Riau - Salah satu cara guna memenuhi Cover Both Side (Perimbangan berita), setiap Wartawan diharuskan melakukan konfirmasi kepada Narasumber yang berkompeten.

Konfirmasi tersebut dapat dilakukan secara langsung (bertatap muda), konfirmasi melalui telepon seluler, pesan chat WhatsApp, bahkan melakukan konfirmasi tertulis dengan mengirim surat. 

Hal tersebut dilakukan 2 media online nasional, kanalvisual.com dan kanadapost.com, meminta konfirmasi tertulis ke Inspektorat Kabupaten Kampar pada, Rabu (07/02/2024) dengan nomor surat : 007/KV-Red/Konf/II/2024 terkait informasi penyaluran Dana Desa di Desa Tanjung Karang, pada tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022.

Pasalnya, saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya pemotongan Dana Desa untuk membayar hutang mantan Kepala Desa Tanjung Karang, Busryanto yang dipidana melakukan tindakan korupsi dana desa dan penyalahgunaan jabatan, Kepala Desa Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar, Riau, Jumrianto, pada tanggal 11 Januari 2024,  mengatakan, bahwa tahun 2021-2022 telah diperiksa Inspektorat. Tahun 2022 itu terakhir DD pemotongan dari pemerintah karena Kades Busrianto waktu menjabat banyak dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. 

Berikut balasan pesan chat WhatsApp yang dikirimkan Jumrianto ke Awak Media ini, Maaf PK THN 2021 s/d 2022 suda di periksa oleh Inspektorat.tp.saya jls kan JD lh bawa THN.2022 itu terakhir kita DD pomotongn dari pemerintah.kerna kades busrianto.wkt dia menjabat msh banyak dan yg TDK bisa di pertanggung jawaban oleh beliau.td mulai dari THN.2020 s/d thn2023.DD di potong lansung oleh Pusat 20.persen.tiap.thn nya di THN 2023.hampir 60.persen di potong JD semua ke giatan THN 2023.tdk bisa kita capai.itu dl.kwn.

"Ini yang menjadi tanda tanya besar Saya, koq Dana Desa dipotong untuk membayar hutang mantan Kades. Oleh karena itu, kita berkirim surat konfirmasi tertulis dengan beberapa pertanyaan ke Inspektur (pimpinan) Inspektorat Kab Kampar," kata Pemimpin Redaksi Kanalvisual.com, Wesly H Sihombing, saat ditanya maksud dan tujuannya melakukan konfirmasi tertulis ke Inspektorat. 

Dijelaskan Pria yang merupakan Asesor (Penguji) Wartawan berlisensi BNSP ini, pada awalnya dirinya meminta tanggapan salah seorang Penyidik Inspektorat melalui pesan chat WhatsApp di nomor 0813******38, tapi tak direspon. Makanya melayangkan surat konfirmasi tertulis. 

Diungkapkan Wesly, data yang mereka miliki, bahwa Inspektorat Kabupaten Kampar telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 091/LHP/INSP/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang merekomendasikan kepada Kepala Desa Tanjung Karang, Sdr. Jumrianto untuk menyurati mantan Kepala Desa Sdr. Busriyanto segera menyetorkan kas tahun 2018 sebesar Rp. 315.847.100 dan tahun 2019 sebesar Rp. 605.069.600 ke rekening desa dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya melalui proses APBDes.

"Sementara, Anggaran Dana Desa Tanjung Karang tahun 2020 sebesar Rp. 906.325.000, penyalurannya sebesar Rp. 729.382.800. Bila mengacu pada rekomendasi Inspektorat, maka, untuk tahun 2020, Desa Tanjung Karang memiliki anggaran sebesar Rp. 1.827.241.700. Dengan rincian, dana desa sebesar Rp. 906.325.000 dan APBDes sebesar Rp. 920.916.700. Angka yang sangat besar, sementara pos kegiatan dari 3 tahap pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 943.280.000," pungkas Wesly. 

Hal senada disampaikan Pemimpin Redaksi Kanadapost.com, Paiman Girsang, bahwa sangat jelas rekomendasi dari Inspektorat kepada Jumrianto menyurati Busriyanto untuk segera menyetorkan kas tahun 2018 dan 2019 dengan total sebesar Rp. 920.916.700, tetapi kenapa masih ada pemotongan dari pemerintah. Dasar hukumnya yang kami ingin ketahui.

Selain hal pemotongan, kata Paiman, surat konfirmasi tertulis ke Inspektorat juga mempertanyakan beberapa pos kegiatan pada dana desa di Desa Tanjung Karang.

Kedepannya, kata Paiman, kita juga akan meminta penjelasan dari Dinas PMD Kampar.  (Tri).