Kades Tanjung Karang Diduga Ancam Tuntut Wartawan Terkait Judul Berita

Kades Tanjung Karang Diduga Ancam Tuntut Wartawan Terkait Judul Berita

Kanalvisual.com - Kampar, Riau - Berita dengan judul Kades Tanjung Karang : DD Dipotong Untuk Tutupi Hutang Mantan Kades yang terbit di Media Online  Kanalvisual.com pada Jumat (12'01/2024) mendapat tanggapan keras bahkan dugaan pengancaman akan dituntut dari Kepala Desa Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar, Riau, Jumrianto kepada Penulis berita tersebut. 

"Iya benar. Dengan nada kasar Saya diancam akan dituntut terkait judul berita yang Saya tulis," kata Wesly kepada beberapa Awak Media, Jumat (12/01/2024).

Pria yang merupakan Pimpinan Redaksi Kanalvisual.com ini menjelaskan, usai menayangkan berita yang merupakan hasil konfirmasi dari Kepala Desa Tanjung Karang dan beberapa pihak terkait, tiba-tiba dirinya dihubungi oleh Jumrianto melalui sambungan telepon WhatsApp. 

" Disitu kau bilang Kepala Desa Tanjung Karang memotong sebanyak 20 persen dana desa itu tidak benar saya tuntut kau biar tau pulak kau saya," ucap Jumrianto dalam percakapan di sambungan WhatsApp. 

Anehnya kata Wesly, pemotongan 20 persen dana desa merupakan jawaban atas konfirmasi melalui pesan chat WhatsApp yang ditulis Jumrianto. 

"Maaf PK THN 2021 s/d 2022 suda di periksa oleh Inspektorat.tp.saya jls kan JD lh bawa THN.2022 itu terakhir kita DD pomotongn dari pemerintah.kerna kades busrianto.wkt dia menjabat msh banyak dan yg TDK bisa di pertanggung jawaban oleh beliau.td mulai dari THN.2020 s/d thn2023.DD di potong lansung oleh Pusat 20.persen.tiap.thn nya di THN 2023.hampir 60.persen di potong JD semua ke giatan THN 2023.tdk bisa kita capai.itu dl.kwn," ujar Jumrianto membalas pesan chat dikonfirmasi.

Pria yang telah lama menggeluti dunia jurnalistik ini mengungkapkan, adapun jawaban Jumrianto tersebut, atas pertanyaan dari data yang dimilikinya, bahwa pada tahun 2021 penyaluran tahap (III) sebesar Rp. 0 dan tahun 2022 penyaluran tahap (II) sebesar Rp. 0, meskipun beberapa pos memiliki kegiatan dan anggaran.

Dan, pertanyaan yang diajukan, Informasi yang kami dapatkan bahwa pada tahun 2021 tahap (III) dan tahun 2022 tahap (II) dana tersebut untuk membayar hutang mantan Wali / Kades Tanjung Karang, Busrianto, sebesar Rp. 200.000.000 tiap tahap dimana saat ini Busrianto masih mendekam di Penjara (LP). Apakah benar demikian?  Mohon penjelasan yang konkrit.

Dari hasil percakapan dengan Jumrianto, ungkap Wesly, Jumrianto merasa dituduh yang melakukan pemotongan. Padahal tak satu kalimat, baik judul maupun isi berita yang menuduhnya. Bahkan beberapa pertanyaan sebagai bentuk konfirmasi atas pos kegiatan di Desa Tanjung Karang tidak dijawab Jumrianto. 

"Dengan judul yang menggunakan titik dua (:) dianggap Jumrianto bahwa Saya menuduh dirinya melakukan pemotongan. Bahkan akan dituntut," ujar Pria yang merupakan Asesor (Penguji) Wartawan bersertifikat Lembaga Negara, Badan Nasional Sertifikasi Ptofesi (BNSP) ini. 

Wesly juga mengatakan, akan mempelajari dan mengkonsultasikan kepada Pengacaranya apakah dengan adanya dugaan pengancaman yang dilontarkan Jumrianto dapat diproses hukum.

Ket. Foto : Ketua LBH PWI Prov. Riau, Sugiarto, S.H

Menanggapi hal tersebut, Ketua LBH PWI Provinsi Riau, Sugiarto, S.H, saat diminta tanggapannya mengatakan, Wartawan menulis sebuah fakta hukum atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya yang diamanatkan oleh UU No. 40 tentang Pers. Tugas jurnalistik itu salah satunya ikut mengawasi dan mengontrol kerja aparat, termasuk Kepala Desa dan aparat pemerintah lainnya.

Apalagi, mereka yang menggunakan dana APBD atau APBN. Agar dana yang notabenenya dikumpulkan dari pajak yang disetorkan rakyat itu tidak disalahgunakan. Agar negara ini tidak dikelola asal-asalan. 

Jadi, memang, tugas wartawan untuk mengontrol dan mengawasi kerja-kerja aparat negara melalui tulisan dan beritanya.

"Kalau Narasumber atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas pemberitaan tersebut, ada mekanisme yang bisa dilakukan yaitu gunakan hak jawab," kata Sugiarto melalui pesan chat WhatsApp, Jumat (12/01/2024) malam. 

Lanjutnya, dengan adanya hak jawab ini, masyarakat telah terpenuhi haknya untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang (Cover Both Side).

Jadi, tidak bisa narasumber atau pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang ditulis wartawan dari media berbadan hukum pers, langsung melaporkan ke polisi, karena ada mekanisme tersebut. Dan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Sementara itu, menanggapi pemakaian tanda baca titik dua (:) pada judul berita yang ditulis,  Kades Tanjung Karang : DD Dipotong Untuk Tutupi Hutang Mantan Kades, Ketua Umum Serikat Praktisi Media Indonesia ( SPMI) Edi Anwar, mengatakan, tanda baca titik dua (:)  sebagai salah satu dari tanda baca kerap dijumpai dalam kalimat atau wacana. Tanda baca titik dua merupakan aturan umum dalam ejaan bahasa., tanda titik dua bagi pembaca untuk  memberitahukan bahwa uraian setelah ada tanda titik dua menjelaskan pernyataan dari personal atau pejabat tertentu. 

Sebagai contohnya dapat dilihat dalam penulisa naskah drama. Penggunaan tanda baca titik dua menunjukkan apa yang diucapkan oleh pelaku dalam percakapannya.  .

Contoh 1 :

Sarifuddin  : “Apa program Anda tahun depan selaku Kepala Desa

Suryadi      : “Kami akan prioritaskan membangun gorong-gorong pada kawasan rawan banjir.  

"Terkait tanda baca titik dua ( : ) pada penulisan judul berita, Kades Tanjung Karang : DD Dipotong Untuk Tutupi Hutang Mantan Kades  tersebut, tanda titik dua menunjukkan personal atau seseorang yang mengatakan atau menjelaskan (kata, prase ataupun kalimat) sesudah tanda baca titik dua sebagai tanda yang menunjukkan pelaku dalam penulisan percakapan," ujar Edi Anwar yang merupakan Sarjana (S1) Bahasa dan Sastra Indonesia ini. 

Dan, percakapan itulah yang dianggap menarik minat baca yang dijadikan jadi judul berita oleh wartawan. Percakapan itu dianggap penting dan dianggap dapat mengundang rasa ingin tahu terhadap sebuah pemberitaan 

"Dengan kata lain penulisan tanda titik dua sebagai suatu pernyataan untuk menunjukkan siapa pelaku yang mengatakannya," pungkasnya. (Redaksi).