Stafsus Menteri BUMN: Prosesnya Masih Panjang dan Butuh Waktu
Kementerian BUMN tidak hanya sekadar membuat BUMN jadi ramping, tetapi kalau bisa berkembang dan masyarakat membutuhkan, maka BSI akan jadikan BUMN.
admin
JawaPos.com – Proses perubahan status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi BUMN terus berlanjut menyusul kebijakan pemerintah menyatukan bank syariah milik tiga bank BUMN. Saat ini saham merah putih sudah ada di BSI, sehingga kontrol pemerintah terhadap BSI itu sangat kuat.
“Itu sebenarnya membuat posisi BSI sudah hampir mirip dengan BUMN lainnya,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (30/9).
Arya mengatakan, alasan pemerintah mendorong BSI menjadi BUMN yakni karena negara ingin mengembangkan bank syariah. Itu juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan bank syariah.
“Kementerian BUMN tidak hanya sekadar membuat BUMN jadi ramping, tetapi kalau kita lihat bahwa ini bisa berkembang dan kita lihat peluangnya dan masyarakat butuh itu maka kita akan jadikan BUMN. BSI ini yang kita lihat punya peluang, jadi BSI kita dorong jadi BUMN,” ujarnya.
Dia mengakui tahapan BSI untuk menjadi BUMN, masih membutuhkan waktu. “Jadi, prosesnya masih panjang. Butuh waktu lama dan mungkin kita tidak tergesa-gesa saat ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Intan Fauzi menyatakan mendukung rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN). Oleh sebab itu, ia mengingatkan jajaran Direksi PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSI) untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.
“Terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil merger antara unit usaha Syariah 3 Bank Himbara: Mandiri, BNI, BRI harus meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang masih sangat kecil,” tegas Intan Fauzi kepada wartawan, Kamis 22 September 2022.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI itu mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslin terbesar di dunia. Akan tetapi, cakupan atau akses bagi masyarakat muslim tersentuh dengan baik.
“BSI juga harus segera mengejar sebagai Top 10 Global Sharia Bank,” terang Intan.
Terkait prosesnya juga telah disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi kepada Komisi VI DPR pada Selasa 20 September 2022 lalu.
Dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama dan jajaran Direksi BSI, juga Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto itu, disampaikan jika Bank BSI per Juni 2022 memiliki total aset sebesar Rp 277 triliun dan ekuitas yakni Rp 26 triliun yang dalam hal ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.
“BSI memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian syariah, kemudian bagian yang penting lainnya yakni dari arsitektur sistem keuangan Indonesia khsusunya dengan melihat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 209 juta penduduk muslim yang seharusnya bisa menjadi pilar dan energi bagi perekonomian nasional,” kata Susyanto.
