SD di Lampung Barat, Diduga Lakukan Pungutan Berkedok Biaya Sampul Ijazah
Adung
Kanalvisual.com - Lampung Barat - Dari luar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pura Jaya tampak seperti sekolah pada umumnya. Namun, di balik pagar sekolah itu, tersimpan cerita tentang dugaan pungutan liar yang di lalukan oleh oknum kepala sekolah, Sabtu (20/06/2026).
Kepala sekolah yang harusnya sebagai panutan dan merupakan pimpinan tertiggi dalam suatu sekolah diduga malah melakukan hal yang tidak terpuji dengan melakukan pungutan sebesar Rp. 100.000 / Siswa.
IWAN, sebagai salah seorang Aktivis anti korupsi mengatakan, ada salah satu wali murid yang datang kepadanya dan mengeluhkan terkait biaya untuk, Sampul Ijazah, Piagam dan Medali Kelulusan.
"Beberapa waktu yang lalu wali murid menyampaikan prihalnya setelah pulang dari rapat komite dan agak keberatan dengan biaya Rp. 100.000 untuk pembayaran, Sampul Ijazah, Medali dan Piagam Kelulusan"
" Iya, wali murid juga menyampaikan bahwa dalam keterangannya kepala sekolah mengatakan jika pembuatan sampul ijazah dan lain lain itu di koordinir Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, oleh karna itu, bisa jadi semua sekolah di Lambar ini di koordinir semua" ujarnya.
Iwan juga menjelaskan, dari keterangan wali murid tersebut oknum kepala sekolah SDN 2 Pura Jaya yang juga menjabat sebagai K3S di wilayah Kecamatan Kebun Tebu telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pengadaan Sampul Ijazah tersebut.
Untuk memastikan kebenaran yang disampaikan oleh pihak sekolah, Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, apakah benar ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan dalam pengadaan Sampul Ijazah dan yang lainnya.
Masih keterangan Iwan menurutnya anggaran untuk pembuatan sampul ijazah tersebut cukup fantastis.
"Kalo dari data yang saya dapat itu ada sekitar 4.800 siswa kelas 6 yang ada di Lampung Barat. Artinya sudah hampir Rp.480.000.000 ini baru SD belum yang SMP "
Diakhir keterangannya, Iwan berharap, penegak hukum dapat segera turun untuk mendalami kasus ini karena rentan dugaan tindak pindana korupsi. (Team).
