Reses di Desa Gading Permai, Anggota DPRD Riau H. M. Amal Fathullah Serap Aspirasi Warga Soal Jembatan, Jalan dan Fasilitas Pendidikan

Kanalvisual.com - Kampar Kiri Hilir - Kampar - Riau | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. M. Amal Fathullah, A.Lc., M.A., melaksanakan agenda reses Masa Persidangan III (Mei–Agustus) Tahun 2026. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Kampar ini dipusatkan di Desa Gading Permai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar pada Rabu (29/07/2026). Kehadiran legislator tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh warga setempat untuk mengadukan berbagai hambatan pembangunan infrastruktur yang selama ini masih mendera wilayah mereka.

Acara yang berlangsung dengan penuh antusiasme tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Gading Permai, Ali Murin, bersama jajaran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat desa. Tampak hadir pula barisan tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi kepemudaan, hingga ratusan warga yang ingin bertatap muka langsung dengan wakil rakyat mereka. Momentum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi konstituen untuk menyuarakan keluh kesah serta kebutuhan prioritas demi mendongkrak kesejahteraan di tingkat desa.

Kepala Desa Gading Permai, Ali Murin, dalam sambutan hangatnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan anggota DPRD Provinsi Riau untuk turun langsung ke wilayahnya. Menurut Ali Murin, kunjungan lapangan ini menjadi bukti nyata adanya perhatian dan kepedulian yang besar dari seorang wakil rakyat terhadap nasib masyarakat di pedalaman. Pihak pemerintah desa berharap dengan hadirnya legislator PKS tersebut, berbagai usulan krusial yang selama ini terhambat dapat segera menemukan titik terang di tingkat provinsi.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Dewan di Desa Gading Permai ini. Mudah-mudahan kunjungan kerja beliau membawa keberkahan dan dampak nyata bagi kemajuan pembangunan desa kami ke depan. Jika ada kebutuhan mendesak serta harapan dari masyarakat maupun para pemuda, kami sangat berharap hal tersebut dapat dikawal dan diperjuangkan melalui jalur parlemen oleh beliau," ungkap Ali Murin penuh harap.

Sementara itu, H. M. Amal Fathullah dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap anggota legislatif. Tugas turun ke daerah pemilihan ini berfungsi untuk menjaring serta menghimpun seluruh amanah dan aspirasi dari arus bawah sebagai bagian utuh dari fungsi DPRD di samping fungsi legislasi dan pengawasan anggaran. Kendati demikian, ia memberikan edukasi politik bahwa eksekusi anggaran program tetap menjadi ranah mutlak pemerintah selaku pihak eksekutif.

"Kehadiran kami di tengah bapak dan ibu sekalian adalah untuk mendengarkan dan merekam secara langsung apa saja yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di sini. Semua aspirasi ini nantinya akan kami dokumentasikan, kami bawa, dan kami suarakan secara resmi dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Riau sesuai batas kewenangan yang kami miliki. Adapun untuk realisasi fisik program, kebijakannya tetap berada di tangan pemerintah selaku pihak eksekutif," urai Amal Fathullah.

Memasuki sesi dialog interaktif, alur komunikasi berlangsung dinamis di mana perwakilan warga menyampaikan beberapa poin usulan pembangunan fisik yang bersifat mendesak. Salah satu usulan utama yang mengemuka adalah permohonan bantuan stimulan untuk pembangunan kantor desa yang lebih representatif. Warga mengeluhkan kondisi pelayanan administrasi desa yang selama ini dinilai kurang optimal lantaran masih terpaksa memanfaatkan salah satu ruangan seadanya yang disulap menjadi ruang pelayanan publik.

Tak hanya persoalan kantor desa, para tokoh masyarakat juga kembali menyuarakan usulan lama terkait pembangunan jembatan penghubung yang telah diperjuangkan melalui berbagai forum sejak tahun 2019 silam namun belum terealisasi. Selain jembatan, warga mendesak adanya program peningkatan mutu dan pengaspalan akses jalan poros menuju ibu kota Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Infrastruktur jalan tersebut dinilai menjadi urat nadi perekonomian yang sangat vital dalam memperlancar mobilitas warga serta pengangkutan hasil bumi daerah.

Merespons rentetan usulan tersebut, H. M. Amal Fathullah memberikan penjelasan logis mengenai pembagian porsi kewenangan anggaran antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ia menjabarkan bahwa usulan masyarakat terkait pemenuhan fasilitas pendidikan di tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP mutlak merupakan wilayah kewenangan teknis Pemerintah Kabupaten Kampar. Kendati terdapat batasan regulasi, ia menegaskan bahwa seluruh catatan keluhan tersebut akan tetap dihimpun untuk diteruskan secara lintas sektoral.

"Untuk urusan sektor pendidikan dasar mulai dari TK, PAUD, SD, hingga SMP itu secara regulasi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah kabupaten. Walaupun hal tersebut berada di luar ranah kerja kami di DPRD Provinsi, seluruh aspirasi dari masyarakat Desa Gading Permai ini akan tetap kami tampung dengan baik, lalu dikoordinasikan secara internal untuk kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang di tingkat kabupaten," imbuhnya.

Menyikapi tuntutan pembangunan jembatan yang mandek sejak 2019, legislator asal PKS ini mengakui bahwa pengerjaan proyek berskala besar seperti itu memang memerlukan pos anggaran yang tidak sedikit. Sebagai langkah taktis awal, ia berjanji akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk ke dalam skala prioritas rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran mendatang melalui penyusunan pokok-pokok pikiran anggota dewan.

"Kami meminta kepada pihak perangkat desa untuk segera menyiapkan dokumen administrasi beserta dokumentasi visual kondisi riil jembatan tersebut di lapangan agar bisa segera kami sodorkan kepada dinas terkait di provinsi. Kita semua tentu berharap ada alokasi anggaran yang dikucurkan untuk jembatan dan peningkatan jalan ini. Namun, kita juga harus mafhum bahwa saat ini kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas karena terbagi untuk membiayai kebutuhan wajib lainnya yang mendesak," jelas Amal.

Di penghujung acara reses, H. M. Amal Fathullah turut membagikan informasi sosial mengenai penyediaan fasilitas rumah singgah gratis milik jajaran dewan PKS di Kota Pekanbaru. Fasilitas akomodasi tersebut disiapkan khusus untuk membantu meringankan beban masyarakat daerah yang sedang melakukan perjalanan ke ibukota provinsi, baik untuk keperluan pengobatan medis jangka panjang di rumah sakit maupun untuk mengurus keperluan administratif lainnya.

Agenda serap aspirasi ini ditutup dengan suasana kekeluargaan yang kental antara sang legislator dengan para konstituen setempar. Warga Desa Gading Permai menaruh harapan besar agar komitmen yang telah disampaikan oleh perwakilan mereka di parlemen Riau tersebut dapat membuahkan hasil nyata dalam waktu dekat. Masyarakat sangat mendambakan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan pelayanan publik yang merata demi mengeluarkan desa mereka dari ketertinggalan wilayah. (red/kv/tw)