Bobroknya Kinerja Kejati Riau: Janji Banyak, Eksekusi Sedik

Opini

Oleh : Rahmad Panggabean                                                Ketua LSM Gakorpan DPD Prov. Riau

Kanalvisual.com - Pekanbaru - Riau - Dalam panggung penegakan hukum di Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau seringkali tampil bak maestro atas kertas laporan—penuh angka capaian dan jargon antikorupsi. Namun jauh dari gemerlap angka hitam di putih itu, realitas di lapangan memperlihatkan wajah lembaga yang timpang antara klaim prestasi dan kinerja nyata dalam mengusut kasus-kasus besar yang berdampak sosial dan ekonomi.

Setiap akhir tahun, Kejati Riau bangga memamerkan statistik hasil penanganan perkara korupsi. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, misalnya, Kejati Riau menyampaikan telah menangani 136 perkara korupsi sepanjang tahun, dan menyelamatkan keuangan negara senilai lebih dari Rp12 miliar.                            (dikutip dari berita RiauOnline)

Statistik sebanyak itu bisa menggugah decak kagum. Namun di balik angka tersebut, muncul pertanyaan penting: berapa dari perkara besar yang selama ini dinanti publik benar-benar tuntas sampai ke pengadilan? Berapa yang masih terkatung tanpa kejelasan?

LSM dan aktivis masyarakat sipil di Riau telah menyuarakan kritik tajam terhadap Kejati Riau terkait perlakuan lambat dan seolah abai terhadap sejumlah laporan besar yang mengandung dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.                                          (dikutip dari berita Nadaviral.com)

Contohnya, ada laporan dugaan korupsi di Dinas PUPR-PKP Provinsi Riau yang telah dilaporkan lebih dari dua tahun lalu namun tak menunjukkan perkembangan berarti, sehingga publik bertanya-tanya apakah ada keseriusan dalam penanganan perkara tersebut. (dikutip dari berita buserfaktapendidikan.com)

Selain itu, dua kasus besar yang melibatkan dugaan penjualan lahan di kawasan hutan lindung dan dugaan suap Rp5,55 miliar untuk pengurusan izin usaha di Riau juga telah mencuat ke permukaan. Namun respons Kejati Riau dinilai lamban, sementara masyarakat dan LSM terus meminta agar kasus ini segera dibereskan sampai tuntas.(dikutip dari berita Nadaviral.com)

Kritik terhadap Kejati Riau bukan sekadar soal angka statistik. Itu soal kepercayaan publik yang terkikis ketika kasus-kasus besar yang menyentuh kepentingan rakyat dan negara berjalan lambat, bahkan terkesan “mengambang” tanpa penjelasan yang transparan dan terukur.

Rakyat Riau ingin melihat penegakan hukum yang adil, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar paparan angka hasil penanganan perkara yang sebagian besar hanya bisa dibaca dalam laporan internal.

Jika Kejati Riau benar-benar serius dalam membela hukum dan keadilan, institusi ini harus mampu menunjukkan hasil konkret: proses hukum yang jelas, tersangka yang diproses secara adil, dan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Tanpa itu, klaim capaian akan menjadi seperti bayangan di cermin; tampak nyata dari jauh, namun menghilang ketika diperiksa lebih dekat.