Pansus DPRD Pesisir Barat Kian Disorot, LSM Trinusa dan Aliansi Jurnalis Persada Desak Pengusutan Temuan BPK
Adung
Kanalvisial.com - Pesisir Barat, Lampung - Sorotan publik terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pesisir Barat terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2025 kian memanas. Aliansi lembaga swadaya masyarakat dan insan pers secara resmi melayangkan tuntutan keras agar Pansus tidak sekadar menjadi wacana atau alat *bargaining* (daya tawar) politik di lingkungan pemerintahan daerah.
Sekretaris DPC LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Pesisir Barat yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menegaskan, bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada keberanian 10 anggota Pansus yang telah dibentuk. Keberadaan Pansus ini harus mampu menjadi instrumen penyelamat uang negara atas dugaan penyimpangan anggaran di belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami memandang perlu melakukan konfirmasi dan pengawasan ketat. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar retorika formalitas di tengah waktu yang kian mepet. Pemanggilan 12 hingga 13 OPD yang menjadi temuan BPK harus dilakukan secara transparan," ujar Sugeng Purnomo kepada media, Minggu (19/7/2026).
Tidak hanya mendesak pengusutan temuan TA 2025, Sugeng juga menekankan agar Pansus DPRD memperluas ruang lingkup investigasinya ke tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat akumulasi kerugian negara pada temuan BPK TA 2024 yang nilainya ditaksir mencapai Rp 4 Miliar.
Selain itu, sektor internal legislatif yakni Sekretariat Dewan (Setwan) yang sempat menjadi sorotan tajam pada temuan BPK periode sebelumnya, juga diminta untuk diusut tuntas demi menjaga independensi dan asas keadilan. "Jangan sampai ada tebang pilih. Sektor Setwan pun harus diaudit secara terbuka," tambah Sugeng.
"Ketua Pansus Janji Mulai Panggil OPD Senin Besok"
Merespons desakan dan dukungan dari elemen masyarakat dan media, Ketua Pansus DPRD Pesisir Barat, Syahruddin, menyatakan komitmennya untuk segera bergerak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan tata kelola keuangan daerah.
Legislator dari Fraksi Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Pansus telah menyusun langkah efektif dan menjadwalkan pemanggilan perdana terhadap OPD terkait mulai Senin besok.
"Terima kasih atas dukungan teman-teman media dan LSM dalam mendorong kami bekerja maksimal. Salah satu bentuk keseriusan DPRD adalah dengan membentuk Pansus ini untuk mempertanyakan secara detail isu yang berkembang, termasuk temuan BPK," kata Syahruddin saat dikonfirmasi, Minggu (19/7/2026).
Syahruddin menambahkan, pihaknya akan mendalami seluruh temuan kerugian negara tersebut melalui OPD-OPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Ia pun berjanji bahwa Pansus yang dipimpinnya akan bekerja secara profesional dan proporsional di tengah keterbatasan waktu yang ada.
"Terkait temuan BPK, kita akan dalami melalui OPD terkait. Singkatnya, mohon doanya dari teman-teman semua. Pansus akan bekerja semaksimal mungkin," pungkasnya.
LSM Trinusa dan Aliansi Jurnalis Persada menegaskan akan terus mengawal ketat jalannya sidang dan pemanggilan OPD oleh Pansus DPRD Pesisir Barat mulai awal pekan ini guna memastikan setiap kerugian negara segera dikembalikan ke kas daerah secara utuh. (Tim/Red).
