Pemilik Tanah GKPN Provinsi Unit II Layangkan Surat Penolakan Penerbitan SHM a/n Murni Maryati Ningsih ke BPN Kampar

Pemilik Tanah GKPN Provinsi Unit II Layangkan Surat Penolakan Penerbitan SHM a/n Murni Maryati Ningsih ke BPN Kampar

Kanalvisual.com - Pekanbaru, Riau - Pemilik Tanah Gabungan Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) Provinsi Riau Unit II telah melayangkan surat penolakan Penerbitan SHM a/n. Murni Maryati Ningsih dengan 5 (lima) Lampiran yang disampaikan pada hari Jumat (05/07/2024) kemaren.

Armaini, Pensiunan Disen Paperta Univ Riau Nomor surat tanah : 3030/SKGR/IX/RP/2004/ sangat keberatan dan menolak penerbitan SHM sehubungan dengan pengumuman data fisik dan data Yuridis bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar nomor: HP.01/1404. 1401/VI/2024,tanggal 13 Juni 2024 dengan luas 14,9 Ha,yang terdiri dari 5 akta pelepasan hak ke Murni Maryati Ningsih dengan ganti rugi No.17, 18,19, 20, 21, tertanggal 09 Agustus  tahun 2017 yang dibuat Rina Karlina Notaris di Kabupaten Kampar dan 3 akta pelepasan hak dengan ganti rugi No. 33, 34 dan 35 tanggal 24 Juli 2017 oleh Fitria Nila Sari Notaris di Kabupaten Kampar (Dokumen Terlampir).

Dasar jeberatan Pemohon adalah, Murni Maryati Ningsih melanjutkan aktifitas Tandji Supari untuk kasus sengketa tanah dengan GKPN Unit II sedangkan Tandji Supari membeli dari Sunarso tahun 1982 yakni SKPT tahun 81/No.27/SKPT/VII/1981/PPAT No.31/PPAT/VII/1981, tanggal 08 Juli 1981, dengan ukuran tanah 500 M x 316 M (15,8 Ha) tahun 1984, tanah tersebut dijual pada 5 (lima) orang pembeli yakni : Nafsizah Utami, Rokhib, Eka Yuliandi, Slamet  Usman kejanggalan berupa batas sepadan dan fisik tak sesuai No. surat mencatut nomor surat orang lain, sehingga dugaan penggunaan dan surat palsu berupa 8 AJB oleh Mirni Maryati Ningsih masih diselidiki oleh Polda Riau dengan nomor laporan LP/B/602/XII/2022/SPKT/Polda Riau (Documen1.1 terlampir).

Melihat No surat yang sama dimiliki oleh Datuk Talak Sakti a/n Bujang Eyek dengan luas 400 M x 300 M lokasi KM 18, pada hal belum terjadi perubahan patok 0 KM. Namun tahun 2011 Dt Talak Sakti telah meminta anggotanya untuk mengakui surat Tardji Supari dokumen 1.2 terkampir.

Diduga Tertipu oleh Oknum BPN Kampar.

Bertepatan pada tanggal 31 Mei 2013, sesuai hasil pertemuan yang digelar oleh Perangkat Desa Rimbo Oanjang sejumlah 14 orang Pemilik Kapliingan GKPN diminta Aparat Desa diwakili Sekdes Masril menyuruh Pemilik GKPN mengisi Pormulir/Saprodik untuk pengajuan SHM dan ini kita bekerja sama dengan BPN Kampar agar meningkatkan surat lahan mereka menjadi SHM dan pada saat pertemuan itu dari BPN Kampar diwakili oleh bapak Ridwan selaku Seksi Sengketa Tanah.

Dari hasil pertemuan itu, Kami dari GKPN disuruh menyerahkan AJB/SKGR asli dan  anggaran biaya Rp. 91.000.000 melalui Sekdes Masril. Akibat itu, saran dari Ka. BPN Kampar, Afnansyah permohonan diterima tahun 2014 dan dilakukan pengambilan titik koordinat, dokumen 2 terlampir.

Pada poin 3 sejumlah 3 surat telah dimohonkan Murni Maryati Ningsih untuk penerbitan SHM yakni AJB No.128/PPAT/1984- No.126/PPAT/1984.dan 129/PPAT/1984.BPN Kampar telah lakukan fasilitasi mediasi antara Murni Maryati Ningsih dengan pihak Pemilik kaplingan (GKPN) yang sudah punya titik koordinat pada bidang tanah yang dimohonkan Murni dan tinjauan lapangan,hasil tidak mencapai kesepakatan.

BPN Kampar menyarankan para pihak menghadap ke Instansi PU untuk memastikan Kilometer (Km) lokasi sengketa.Kami GKPN 2 telah memperoleh surat keterangan No. HM. 05.04/Bb2-wil.1.R/156 lokasi tersebut berada pada Km 17 dan membatalkan pernyataan  Karyawan PU yang Milik Murni Maryati Ningsih No. KU.04.01/PPK/04.PRBS/51/2015, Dokumen  3.1.terlampir, AJB 128/PPAT/1984 yang pernah diajukan Napsijah Utami yang permohonannya dikembalikan BPN Kampar kepada Napsijah Utami karena tidak sesuai dengan keberadaan dengan lahan, saran surat permohonan bisa kembali diajukan bila sudah ada penyelesaian dengan pihak GKPN 2.

Dan hal ini direspon Murni Maryati Ningsih dengan membuat perjanjian damai dengan 4 orang Pemilik tanah kapling yang tanahnya tidak berada pada bidang tanah 128/PPAT/1984 sebut ibu Armaini kepada media 5 Juli 2024 di Pekanbaru seusai mengantar surat Penolakan Penerbitan SHM a/n Ibu Murni Maryati Ningsih.

Surat damai yang tidak patut tersebut ditolak. 

BPN juga menyurati GKPN 2 agar mengajukan keberatan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri. Ini adalah "jebakan Betmen dugaan Mafia tanah" karena menurut Armaini, surat perdamaian ini juga anjuran Ka. BPN, Azis, melakukan pengarahan pada 4 Pemilik yang tak terkait dengan AJB No.128/PPAT/1984 dimaksud, sebagaimana pengakuan Martini  Sum yang ikut berdamai,(dokumen 3,2 terlampir).

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa surat Murni Maryati Ningsih berada di KM 18 dahulunya di KM 23, sementara lokasi yang di klaim adalah hamparan bidang tanah GKPN II yang berlokasi di Km 17, dahulunya, Km 22, berdasarkan itu, BPN Kampar seolah olah tergiring membenarkan hal yang tidak benar karena tidak bisa menyatakan  KM lokasi yang sebenarnya.,disebutkan berdasarkan pakta dan data, " ucap Armaini dalam keterangan Persnya.

Dalam kkhir keterangan Armaini selaku mewakili Pemilik lahan kaplingan GKPN II, menyebutkan persoalan ini yang sangat rumit dikarenakan ASN yang membidanginya persoalan ini tidak jujur, contohnya sekarang ada Dugan penganiayaan oleh Preman, Susan pengancaman dan pengerusakan oleh Pihak Murni Maryati Ningsih juga sudah dilaporkan ke Polsek Tambang Kabupaten Kampar, Riau. Sampai sekarang belum ada tindakan, seolah - olah Pelaku yang dilindungi APH. Berdasarkan vidio saat Preman melakukan pengancanan dan pengerusakan, mentally - nyebut nama Oknum Polisi berpangkat Kombes di Polda Riau. Jadi, ada dugaan Aktor pelindung Preman tersebut.

Pemilik lahan kaplingan GKPN II yang lokasi Desa Rimbo Panjang meminta kepada Kapolri agar memerintahkan Kapolda Riau menangkap Pelaku penganiayaan, pengancaman dan pengerusakan sesuai isi vidio dan LP di Polsek Tambang.

Terakhir, diminta kepada Menteri BPN RI supaya memerintahkan Kepala BPN/ATR Kampar agar berpihak kebenaran.  (Wes/Tim).