Terkait Penahanan Aktivis, Ketua LSM Gakorpan Riau: Jangan Jadi Pejabat Kalau Tidak Mau Dikritik

Kanalvisual.com - Pekanbaru, Riau - Penahanan Aktivis yang juga Ketua DPD KNPI Prov. Riau, Larshen Yunus oleh Polresta Pekanbaru menuai kritik tajam dari kalangan Aktivis dan Praktisi Hukum. Salah satunya dari Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) DPD Prov. Riau, Rahmad Panggabean.

Dalam bincang santai di salah satu kedai kopi, jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Selasa (23/06/2026), kepada Awak Media Rahmad menilai, bahwa laporan Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Martin Manoluk, S.T (MM) ke Polresta Pekanbaru terhadap Larshen Yunus atas dugaan penipuan dan pemerasan akan berbuntut membuka tabir yang selama ini belum diketahui publik.

"Dari dugaan penampilan hidup mewah (headon) istri MM yang bernama Putri Arum, hingga dugaan perselingkuhan dengan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, menghiasi isi berita di berbagai media online. Saya menilai hal ini tidak disangka - sangka oleh MM," kata Rahmad.

Malah, ungkap Rahmad, informasi yang diterimanya, beberapa Organisasi Pers tingkat nasional dalam waktu dekat ini akan melaporkan balik MM atas dugaan menghalang - halangi kerja Pers dan penyuapan terhadap Wartawan melalui Larshen Yunus dengan modus menurunkan berita (take down) atas pemberitaan dugaan gaya hidup mewah (headon) istrinya, Putri Arum.

"Sebagai seorang Pejabat negara, seharusnya MM mengetahui Tupoksi Wartawan. Bila ada pemberitaan yang dinilai tidak benar, berikan hak jawab. Bukan malah meminta untuk menurunkan berita," ujar Rahmad.

Seharusnya, tambah Rahmad, MM mengadakan konprensi pers, bantah semua pemberitaan yang menarasikan bahwa istrinya bergaya hidup mewah (headon) maupun terkait perselingkuhan bila hal tersebut tidak benar. Jangan jadi bola liar di tengah masyarakat.

Sebagai seorang aktivis, ucap Rahmad, hal yang sangat wajar bila kinerja, kehidupan, seorang pejabat maupun keluarganya menjadi perhatian. Sebab, pendapatan (gaji) yang mereka peroleh dari pajak rakyat.

"Jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Baik kinerja maupun kehidupan keluarga yang dinilai kurang pantas," katanya.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi media ini masih belum memperoleh tanggapan dari pihak-pihak yang disebut di atas. (Red).