Bupati Rohil Hadiri Pengukuhan FKPMR, Serukan Penguatan Marwah Melayu Riau

Kanalvisual.com – Rohil – Riau – Komitmen menjaga marwah Melayu dan memperkuat peran strategis masyarakat adat kembali ditegaskan dalam pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang berlangsung di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (30/7/2025).

Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, hadir langsung dalam prosesi tersebut sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap eksistensi FKPMR sebagai garda terdepan perjuangan nilai-nilai luhur Melayu Riau.

Dalam orasi budayanya, Ketua Majelis Pemuka Masyarakat Riau, Dr. drh. H. Chaidir, MM, menekankan pentingnya kontribusi moral dan intelektual tokoh Melayu di tengah masyarakat Riau yang kini berwajah multietnis. Ia mengingatkan, komposisi etnis Melayu saat ini hanya 34 persen dari total populasi. Sisanya berasal dari Jawa, Batak, Minangkabau, Tionghoa, Bugis, hingga Banjar.

“Kita tak bisa membiarkan budaya Melayu hanya tinggal dalam buku sejarah. Para pemuka harus bersuara, berpikir strategis, dan mewariskan nilai kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Chaidir juga mengajak Bupati Bistamam untuk membuka ruang diskusi afirmatif antara pemerintah dan masyarakat Melayu, khususnya di wilayah pesisir Rokan Hilir yang secara historis merupakan episentrum peradaban Melayu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan FKPMR, Brigjen TNI (Purn) H. Saleh Djasit, SH, membagikan kilas balik perjuangannya bersama tokoh Riau Merdeka, Almarhum Tabrani Rab. Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan pemberontakan, tapi gerakan konstitusional menuntut keadilan pengelolaan sumber daya alam.

“Saat saya menjabat Gubernur Riau, saya memperjuangkan semua aspirasi melalui jalur hukum. Kita ingin keadilan dari pusat, bukan sekadar pengaturan sepihak,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari tokoh-tokoh senior seperti Azlaini Agus dan Mukhtar Akhmad yang kini didapuk menjadi Dewan Pakar. FKPMR dianggap sebagai kanal sah aspirasi rakyat, terutama dalam isu-isu strategis seperti migas dan otonomi daerah.

Sekitar 200 tokoh dari berbagai latar belakang hadir dalam prosesi pengukuhan ini, memperkuat legitimasi FKPMR sebagai simpul strategis perjuangan lokal dari level kabupaten hingga nasional.

Secara historis, forum ini berdiri pada 21 Juni 1998 sebagai respon atas marginalisasi struktural di masa Orde Baru. Meski bermula dari pertemuan informal, FKPMR mampu bertahan sebagai wadah penyambung suara rakyat yang menuntut keadilan distributif dan pengakuan budaya.

Kongres Rakyat Riau (KRR) tahun 2000 menjadi tonggak penting FKPMR dalam mendorong gagasan federalisme dan pengambilalihan Blok Rokan dan Blok CPP. Sebuah langkah simbolik yang menegaskan kedaulatan daerah atas sumber dayanya sendiri.

Setelah masa vakum usai wafatnya Ketua Umum Kol. (Purn) Abbas Djamil pada 2015, Mubes II FKPMR tahun 2019 menandai fase kebangkitan di bawah kepemimpinan Chaidir. Forum ini kini lebih terorganisir, menyuarakan isu-isu rakyat dari agraria, lingkungan, hingga identitas kultural di tengah arus globalisasi.

Acara pengukuhan juga dihadiri Gubernur Riau, unsur Forkopimda, Danrem 031/WB, Kapolda Riau, Danlanal Dumai, Kajati, anggota DPR RI H. Munif, Ketua LAM Riau, Ketua Perhimpunan Resma Indragiri, serta para kepala daerah se-Riau.

Hadirnya lintas generasi tokoh masyarakat menegaskan FKPMR bukan sekadar forum elitis, melainkan suara kolektif masyarakat Riau yang terus menuntut keadilan dan penguatan jati diri daerah dalam bingkai kebangsaan. (Jekson, S.H)