Ketua Wilter GMBI Provinsi Lampung, Heri Prasojo Mendukung Kejari Usut Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Lambar

Ketua Wilter GMBI Provinsi Lampung, Heri Prasojo Mendukung Kejari Usut Dugaan  Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Lambar

Kanalvisual.com - Lampung Barat - Terkait dugaan perjalanan dinas fiktif Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang seakan-akan tidak menggugah aparat penegak hukum. Baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, untuk mengambil tindakan kepada Sekwan.

Baik itu klarifikasi maupun pemeriksaan, membuat beberapa aktivis maupun Lembaga di Provinsi Lampung merasa gerah, salah satunya adalah, Heri Prasojo, S.H, Aktivis dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang juga berprofesi sebagai Lawyer.

Dalam Pernyataanya, Heri Prasojo menyebutkan berita itu kan salah satu sumber petunjuk hukum, gak mungkin media gencar dan ramai memberitakan kalau memang pristiwa tersebut tidak terjadi, jadi penegak hukum baik Itu kepolisian maupun kejaksaan yang ada di Lampung Barat seharusnya gerak cepat memanggil/menyelidiki hal yang sebenarnya.

"Jangan hanya diam. Seakan-akan tidak peka atas peristiwa yang terjadi, LSM GMBI Wilter Provinsi Lampung juga akan mengambil sikap. Saya mendorong distrik GMBI di Lampung Barat untuk membuat pelaporan terkait dugaan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Heri Prasojo mengatakan," Saya akan perintahkan distrik GMBI yang ada di Lampung Barat untuk secepatnya melakukan pelaporan ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) bila perlu lakukan aksi  demo besar-besaran untuk mendorong dan mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan terkait dugaan perjalanan dinas fiktif ini," tutupnya. Memberikan Keterangan.

Memang dalam beberapa Hari/Minggu ini gencar pemberitaan dari berbagai Media Online yang ada di Kabupaten Lampung Barat, terkait dugaan perjalanan dinas fiktif. Namun sayangnya di balik gencarnya pemberitaan tersebut, tidak membuat APH sebagai penegak hukum sesuai Undang-undang dan tupoksinya seakan-akan tidak bertaji untuk mengambil langkah dalam mengungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kronologis mencuatnya dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Lambar ini. Bermula dari nyanyian salah Seorang anggota DPRD aktif dari Fraksi PKB yang terang-terangan memberikan stetmen siap buka-bukaan.

Terkait beberapa hal kejanggalan yang ada di Gedung DPRD Lampung Barat, salah satunya adalah dugaan perjalanan dinas fiktif ke-Provinsi Sumatera Selatan, dimana yang seharusnya berangkat 24 Orang namun faktanya yang berangkat cuma 10 Orang. Namun mirisnya 14 Orang yang tidak berangkat turut serta menandatangani SPJ dan mencairkan juga anggaran tersebut. (Tim. Red).