Partai Politik Sebagai Pembunuh Kesadaran Rakyat...?

Oleh: Sumiarto, Ketua Umum Perkasa Indonesia (Perjuangan Kedaulatan Rakyat Untuk Bangsa Indonesia)

Kanalvisual.com- Jakarta - Kamis, 23 Juli 2026. Temen ane dapat postingan di medsosnya yang mengutip pemikiran dari Simone Weil yang menyimpulkan bahwa "Partai Politik adalah Organisasi yang secara publik dan resmi dirancang untuk tujuan membunuh dalam semua jiwa rasa Kebenaran dan Keadilan".

"Bagaimana tanggapan ente terkait ini?" Begitu "Caption" teman pada pesan singkatnya

Kritik Simone Weil terhadap partai politik sebagai "mesin pembuat gairah kolektif" yang menindas nalar individu adalah refleksi filosofis yang tajam. Apalagi dalam situasi eknomi politik Indonesia dewasa ini. Namun, bagi kita yang bergerak dalam sejarah perjuangan rakyat, kritik tersebut harus dibaca dalam konteks material yang lebih luas. Jika kita hanya berhenti pada posisi Weil yakni menganggap partai sebagai "dosa asal" kita berisiko melucuti senjata diri sendiri di tengah pertarungan politik yang nyata.

Dalam realitas politik hari ini, Penguasa bukan saja menggunakan kekerasan fisik terbuka semata, melainkan mempraktikkan apa yang disebut oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot sebagai autocratic legalism dan kooptasi elit tentunya. Mereka membajak instrumen hukum, aturan elektoral dan threshold administratif untuk menjegal partai progresif dan melanggengkan kekuasaan sekaligus menyingkirkan kekuatan progresif. Dalam kondisi ini, menarik diri dari kancah elektoral justru akan membiarkan "mesin" demokrasi tersebut dibajak sepenuhnya oleh oligarki. Membangun partai progresif adalah bentuk perlawanan legal agar kita bisa merebut instrumen negara dari tangan para penindas.

Kekhawatiran Weil mengenai "kusta intelektual" yang mematikan nalar kritis dapat kita tangkal dengan kerangka pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Tanpa partai yang terorganisir, rakyat akan terus terperangkap dalam "akal sehat" (common sense) yang dipaksakan oleh kelas penguasa. Partai progresif harus berfungsi sebagai "Intelektual Organik" sebuah struktur yang tidak sekadar memobilisasi emosi massa, melainkan melakukan pendidikan politik radikal yang tajam. Partai bukan alat untuk menciptakan "nafsu kolektif", melainkan instrumen untuk mengorganisir kecerdasan kolektif rakyat guna membangun kontra-hegemoni yang mampu meruntuhkan dominasi kekuasaan.

Mengintegrasikan Strategi Elektoral dan Ekstra Parlementer

Untuk memastikan partai tetap berakar pada Rakyat (Buruh, Tani, Nelayan, Mahasiswa dan Kaum miskin kota), kita menerapkan strategi totalitas: Pertarungan Elektoral: Menjadi garis depan dalam pertarungan autocratic legalism untuk menembus sumbatan-sumbatan administratif.

Pengorganisiran Teritorial: Membangun basis massa yang kuat di setiap tingkatan, memastikan bahwa partai tidak hanya "tumbuh ke atas" (parlemen), tetapi tetap "tumbuh ke bawah" (basis rakyat).

Gerakan Ekstra-Parlementer: Tetap militan di jalanan sebagai jaring pengaman dan tekanan moral ketika instrumen hukum digunakan untuk menjegal aspirasi rakyat.

Menjaga Nalar dan Garis Perjuangan

Jika partai progresif berhasil masuk dalam kancah elektoral/pemilu, agar partai tidak menjadi mesin penindas, kita menerapkan prinsip akuntabilitas dan kontrol di mana kader yang duduk di posisi publik hanyalah utusan basis massa. Dengan mengadopsi prinsip demokrasi deliberatif di dalam internal partai, kita memastikan bahwa ruang debat tetap terbuka dan loyalitas tidak diberikan pada individu, melainkan pada garis perjuangan. Perwakilan terpilih itu. bukan merupakan petugas partai, namun kader yang harus memperjuangkan kepentingan massa rakyat melalui saluran organisasi (partai) progresif

Namun, dalam alam demokrasi yang dikuasai oleh kekuatan neoliberal populis saat ini, dimana oligarki kuat mencengkeram instrumen demokrasi masuk kesalam kancah elektoral menjadi tantangan besar bagi partai progresif untuk masuk dalam kancah pertarungan (battle area). Maka setelah berjuang keras dan gagal masuk sebuah partai progresif harus kembali pada perjuangan Ekstra-Parlementer terus menunjukan sebagai alternatif bagi rakyat ketika penguasa melakukan penyimpangan.

Kekeliruan besar ketika partai progresif yang tida berhasil masuk dalam kancah elektoral justru masuk ke dalam sistem dengan mengirimkan kader-kadernya menduduki posisi di pemerintahan dan BUMN. masuk ke dalam sistem tidak melalui pemilu sama saja menyerahkan leher kepada kekuasaan. Strategi semacam itu jauh berbeda, karena akan menjadi sub ordibat kekuasaan semata dan tidak mampu memperlihatkan diri sebagai alat perjuangan alternatif bagi rakyat. Sekuat apapun bahasa revolusi dan program kerakyatan yang diserukan akan hambar di hadapan rakyat.

Pada tahap perjuangan saat ini, penghapusan partai bukanlah solusi. Yang kita perlukan adalah membangun partai politik sejati yang dibangun oleh rakyat. Sebuah partai yang mampu menantang otokrasi melalui jalur hukum, sekaligus memiliki kedalaman ideologis untuk membongkar hegemoni penguasa. Kita tidak membangun "mesin" sebagaimana yang ditakutkan Weil, melainkan membangun infrastruktur perlawanan yang cerdas, terorganisir, dan berdaulat. Pun jika situasi revolusioner terjadi, partai progresif dapat mengambil peran kepeloporan. (Red).