PPDB Jalur Titipan: Pendidikan yang Tumbuh dari Ketidakadilan

Oleh: TRI WAHYUDI

Aktivis - Peduli Bumi Pertiwi

Di tengah gempita jargon pendidikan gratis, berkeadilan, dan transparan, publik di Riau kembali disuguhi kenyataan getir: sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 bukan hanya bermasalah, tapi rusak dari akarnya. Bukan karena siswa tak mampu bersaing. Bukan pula lantaran sistem zonasi semata. Melainkan karena praktik curang dan vulgar yang melibatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi—tepat di jantung sistem pendidikan kita.

Siswa “Siluman” dan Lonjakan Kuota: Gejala dari Kerusakan yang Terstruktur

Skandal ini mulai terkuak saat ditemukan siswa-siswa yang ikut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah-sekolah negeri unggulan tanpa tercatat dalam sistem resmi PPDB. Kasus seperti ini bukan peristiwa insidental. Ia menandakan adanya jalur belakang yang selama ini disembunyikan, dan kini dilakukan lebih terang-terangan.

Data yang dihimpun menunjukkan lonjakan signifikan jumlah siswa di berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan negeri favorit di Pekanbaru maupun kabupaten/kota lainnya. Kelebihan kuota ini terjadi secara masif dan nyaris seragam, memberi sinyal bahwa praktik titipan telah menjadi pola yang terorganisir dan berlangsung sistematis.

Titipan Jadi Budaya, Sistem Hanya Formalitas

Sejumlah sumber menyebut bahwa proses ini diduga kuat melibatkan oknum pejabat Dinas Pendidikan, panitia internal sekolah, dan sejumlah kepala sekolah. Mereka bekerja dalam diam namun terstruktur, memberi ruang bagi pihak-pihak berkepentingan untuk “menitipkan” nama di luar sistem.

Yang menyedihkan, praktik ini dilakukan bukan karena kekurangan sistem digital, bukan karena keterbatasan sosialisasi, tapi karena sistem itu sendiri sengaja dikangkangi demi memuaskan kelompok tertentu.

Ketika Keadilan Pendidikan Hanya Ada di Spanduk

Jika penerimaan peserta didik bisa diatur berdasarkan “siapa kenal siapa”, maka keadilan dan meritokrasi dalam pendidikan tak lebih dari slogan kosong. Anak-anak dari keluarga biasa, yang belajar keras dan memenuhi syarat administratif, dipaksa tersingkir hanya karena tidak punya “akses”.

Praktik ini tak hanya mencederai prinsip keadilan, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pendidikan yang semestinya jadi alat mobilitas sosial, justru berubah jadi ladang transaksi kuasa.

Ini Bukan Lagi Pelanggaran Teknis, Tapi Pengkhianatan Terhadap Masa Depan

Kita harus menyebut praktik ini sesuai namanya: pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap anak-anak yang berharap masuk sekolah favorit melalui jalur sah. Pengkhianatan terhadap orang tua yang percaya bahwa sekolah negeri bisa menjadi tempat menimba ilmu secara adil.

Setiap anak yang masuk tanpa prosedur sah, adalah bentuk perampasan hak anak lain. Setiap kepala sekolah atau pejabat yang membiarkan ini terjadi, telah merusak sendi moral sistem pendidikan.

Saatnya Membongkar dan Menindak

Opini ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu tertentu, tapi untuk menggugat sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan rusak. Karena itu, publik layak menuntut:

• Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses PPDB 2025 di Riau

• Audit kuota dan realisasi jumlah siswa di sekolah-sekolah negeri favorit

• Pemanggilan dan pemeriksaan oknum yang terindikasi terlibat

• Penegakan sanksi terbuka terhadap pelanggaran yang terbukti

• Pemulihan hak siswa yang seharusnya diterima namun tergeser karena titipan

Jangan Wariskan Sistem yang Menjilat Kuasa

Jika hari ini negara membiarkan titipan siswa menjadi hal lumrah, maka jangan heran jika besok kita melahirkan pemimpin-pemimpin hasil titipan pula—bukan karena layak, tapi karena punya kedekatan.

Pendidikan seharusnya menjadi ruang merit, bukan ruang manipulasi. Jika jalur belakang terus diberi tempat, maka masa depan hanya akan dihuni oleh mereka yang tahu cara menyogok, bukan mereka yang layak dan jujur.

Sudah cukup lama kita menonton ketidakadilan dalam diam. Sekarang saatnya bicara, menolak, dan memperbaiki. Karena jika pendidikan saja sudah dikorup sejak proses masuknya, maka jangan harap akan lahir generasi yang berintegritas di kemudian hari.