Pejabat Besar, Narasi Kecil

OPINI

Oleh : Tri Wahyudi

Ada yang ganjil dalam cara sebagian pejabat kita berbicara kepada rakyatnya. Di tengah persoalan energi yang kompleks, ketergantungan impor LPG yang tinggi, serta distribusi yang kerap tersendat, publik justru disuguhi imbauan sederhana: matikan kompor jika masakan sudah matang.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia itu mungkin dimaksudkan sebagai ajakan hemat energi. Niatnya, boleh jadi baik. Namun dalam ruang publik yang kritis, niat tidak cukup. Yang diuji adalah kualitas narasi, ketepatan konteks, dan keberanian menawarkan solusi.

Rakyat tidak sedang lupa cara menggunakan kompor. Mereka tidak butuh diajari hal-hal yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang mereka hadapi adalah harga yang tak selalu stabil, kelangkaan yang datang tanpa aba-aba, dan sistem distribusi yang kadang terasa lebih rumit dari yang seharusnya. Dalam situasi seperti ini, imbauan yang terlalu elementer justru terasa seperti penyederhanaan masalah.

Di sinilah letak persoalannya: ketika masalah besar dijawab dengan narasi kecil, kepercayaan publik perlahan terkikis.

Seorang menteri bukan sekadar komunikator, melainkan penentu arah. Setiap pernyataan yang keluar seharusnya memuat peta jalan, bukan sekadar pengingat kebiasaan. Publik menunggu penjelasan tentang bagaimana negara mengurangi ketergantungan impor, bagaimana distribusi diperbaiki, dan bagaimana harga dijaga tetap terjangkau. Bukan sekadar anjuran yang bisa disampaikan oleh siapa saja, bahkan tanpa jabatan.

Komunikasi publik bukan perkara berbicara agar terdengar, melainkan berbicara agar bermakna. Dalam konteks ini, memilih contoh yang terlalu sederhana justru berisiko mereduksi kapasitas negara itu sendiri. Seolah-olah problem energi nasional bisa selesai dengan disiplin individu semata, padahal akar persoalannya berada pada tata kelola yang lebih luas.

Lebih jauh, narasi seperti ini juga menyiratkan pergeseran halus tanggung jawab. Dari yang semestinya berada di ranah kebijakan, perlahan digeser menjadi beban moral masyarakat. Rakyat diminta hemat, sementara negara belum sepenuhnya menjawab mengapa pasokan bisa terganggu atau mengapa ketergantungan impor tak kunjung berkurang.

Inilah yang perlu dikoreksi. Bukan sekadar ucapannya, tetapi cara berpikir di baliknya.

Pejabat negara harus naik kelas dalam berkomunikasi. Mereka tidak boleh terjebak pada retorika yang meremehkan daya pikir publik. Rakyat hari ini bukan objek yang pasif, melainkan subjek yang kritis dan mampu menilai. Mereka bisa membedakan mana imbauan yang relevan, dan mana yang terasa seperti pelarian dari substansi.

Jika negara ingin dihormati, maka ia harus berbicara dengan kedalaman. Jika ingin dipercaya, maka ia harus menjawab dengan keberanian.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: ketika masalah besar datang, negara hadir dengan jawaban yang setara besarnya.

Penulis adalah Kaperwil Riau MO Kanalvisual.com