Sepuluh Arahan Bupati Rohil untuk Antisipasi Meluasnya Karhutla

Sepuluh Arahan Bupati Rohil untuk Antisipasi Meluasnya Karhutla

Kanalvisual.com – Riau – Rokan Hilir - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengambil langkah tegas dan cepat menyikapi eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian meluas. Melalui rapat terbatas yang digelar di Mess Bupati Bagan Siapi-api pada Kamis (24/7/2025), Bupati H. Bistamam langsung memimpin koordinasi dengan jajaran OPD, camat, dan kepala desa dari wilayah terdampak.

Langkah ini menyusul sorotan nasional dan bahkan internasional terhadap kondisi Rokan Hilir yang disebut-sebut sebagai salah satu wilayah paling rawan Karhutla. Dalam berbagai forum tingkat tinggi bersama kementerian dan Forkopimda, nama Rohil kerap muncul dalam laporan sebagai titik kritis penyumbang kabut asap.

“Dalam setiap rapat bersama Menteri, Pangdam, dan Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebut Rohil. Kita harus malu kalau terus jadi bahan pembicaraan negatif,” tegas Bupati.

Bistamam juga mengungkapkan temuannya saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup ke lokasi Karhutla seluas sekitar 200 hektar. Lahan sudah terbakar, tersisa hanya proses pendinginan, sementara dampak asapnya bahkan telah menyentuh negara tetangga seperti Malaysia.

“Ini bukan lagi persoalan lokal, tapi sudah menjadi masalah negara,” kata Bupati. Ia menegaskan perlunya sinergi seluruh OPD dan menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap mendukung melalui alokasi APBN. Namun, Pemkab Rohil diminta segera mengajukan asesmen kebutuhan lapangan, termasuk pengadaan ekskavator dan peralatan pendukung lainnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan menyeluruh, Bupati merilis sepuluh arahan strategis untuk seluruh jajaran pemerintahan:

1. Segera menetapkan status tanggap darurat jika terjadi Karhutla besar.

2. Membentuk dan mengaktifkan Satgas dan Posko Karhutla di daerah.

3. Melakukan deteksi dini hotspot dan respons cepat di lapangan.

4. Memerintahkan camat dan kepala desa lakukan patroli dan edukasi masyarakat.

5. Menyiapkan SDM, sarpras, dan anggaran pencegahan.

6. Memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat.

7. Melakukan pembasahan lahan gambut (rewetting) secara rutin.

8. Menggiatkan kampanye pembukaan lahan tanpa bakar

9. Memastikan kesiapan dan fungsi seluruh alat penanggulangan

10. Melakukan pemadaman dini sebelum api meluas.

Di forum yang sama, Sekda Rohil Fauzi Efrizal menambahkan bahwa Rokan Hilir dan Rokan Hulu kini menjadi dua wilayah di Riau yang paling terdampak Karhutla. Namun, intensitas titik api dan kondisi lahan gambut di Rohil membuatnya menjadi pusat perhatian.

Ia menyayangkan munculnya sorotan negatif dari media sosial luar negeri, yang menyebut Indonesia sebagai "eksportir asap". Bahkan, isu ini dinilai berpotensi menjadi bahan pembicaraan diplomatik tingkat tinggi.

“Kalau sampai Perdana Menteri Malaysia menyampaikan langsung ke Presiden, itu sangat mencoreng nama kita,” ujar Sekda.

Merespons situasi ini, pemerintah pusat mendorong pembentukan pasukan pemadam permanen. Di lapangan, telah dikerahkan 358 personel Polri, 156 anggota TNI, dan ditambah 170 personel dari Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar bencana tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak lintas batas yang lebih serius. (Jekson, S.H)