Unjuk Rasa TNTN Menggeliat di Jantung Kota Pekanbaru, Lalu Lintas Diatur Ulang
REDAKSI
Kanalvisual.com - Riau - Pekanbaru – Ribuan warga yang berasal dari sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) turun ke jalan, Senin (21/7/2025), menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Riau. Mereka menyuarakan penolakan terhadap relokasi paksa dan mendesak pemerintah agar kawasan tempat tinggal mereka dikeluarkan dari Kawasan Konservasi Alam/Taman Nasional.
Sejak malam massa yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak berdatangan dengan menggunakan baik kendaraan pribadi maupun truk. Mereka membawa tenda, makanan, serta perlengkapan pribadi, menandakan bahwa aksi ini dirancang untuk berlangsung panjang. Aparat keamanan menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2 km untuk mengurai kepadatan kendaraan akibat aksi tersebut.
Aksi ini diikuti oleh ribuan warga dari berbagai Desa yang berada langsung di kawasan TNTN. Dalam orasi mereka, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Menolak relokasi dari lahan yang selama ini mereka tempati,
2. Meminta agar wilayah mereka dikeluarkan dari kawasan TNTN/HPT,
3. Mendesak dihentikannya operasi satgas dan aparat bersenjata di lingkungan permukiman mereka.
Audiensi berlangsung di dalam kantor gubernur
Sebagai bentuk respons, perwakilan dari massa akhirnya diterima untuk audiensi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, dimulai sekitar pukul 09.20 WIB.
Pimpinan Redaksi Kanalvisual.com, Wesly H Sihombing, yang hadir langsung di ruang rapat bersama Kepala Perwakilan Riau media Kanalvisual.com, Tri wahyudi melaporkan bahwa suasana audiensi berlangsung terbuka dan kondusif. Dari pihak pemerintah, hadir Kadis Perkebunan Provinsi Riau mewakili Gubernur Riau yang berhalangan hadir, didampingi oleh Bupati Pelalawan Zukri, perwakilan dari Pejabat Polda Riau, Kapolresta Pekanbaru, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat yang hadir sebanyak 21 orang, termasuk Korlap Wendri Simbolon, yang aktif menyampaikan keluhan serta kronologi tekanan yang dialami warga selama tinggal di kawasan TNTN.
Suasana audiensi: mendengar lebih banyak, bicara lebih sedikit
Agenda rapat lebih difokuskan untuk mendengarkan suara dari warga. Para perwakilan masyarakat menyampaikan keresahan, termasuk soal status hukum lahan yang menggantung, tindakan intimidatif dari aparat, dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam menangani kawasan TNTN. Pejabat yang hadir lebih banyak mencatat dan mendengar, tanpa memberikan keputusan langsung dalam forum tersebut.
Aksi tetap berlangsung damai dan terkontrol
Di luar ruang rapat, massa tetap bertahan dengan tertib. Tidak ada laporan bentrok maupun kericuhan. Petugas kepolisian dan Satpol PP melakukan penjagaan dengan pendekatan persuasif. Massa telah diberi arahan dari panitia agar tidak membawa senjata, tidak melakukan perusakan, dan tetap menjaga ketertiban umum.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan seruan panjang dari masyarakat yang merasa diabaikan dalam kebijakan konservasi. Hadirnya forum audiensi menjadi titik awal dialog, namun belum menjadi solusi final. Apakah suara dari dalam ruang Melati akan menggerakkan perubahan dari meja birokrasi? Jawaban itu kini berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat. (Redaksi)
