Soroti Domisili Anggota Dewan Kampar Dapil 5, LCI Riau: Diduga Putus Hubungan Emosional

Kanalvisual.com - Kampar - Riau | Tabir penyebab mandeknya realisasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) senilai miliaran rupiah di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Kampar mulai terkuak ke publik. Berdasarkan hasil investigasi lapangan terbaru, ditemukan fakta mengejutkan mengenai rekam jejak oknum wakil rakyat yang terkesan abai terhadap daerah pemilihannya. YLMS, legislator yang seharusnya mewakili masyarakat Kecamatan Siak Hulu dan Perhentian Raja, diduga kuat memilih berdomisili dan menetap di Kota Pekanbaru.

Temuan mengejutkan ini langsung memicu gelombang kecaman baru dari berbagai elemen masyarakat di tingkat tapak yang merasa hak keterwakilan mereka telah terputus. Pilihan untuk tinggal di luar wilayah administratif Kampar ini dinilai telah menciptakan pembatas yang lebar, baik secara geografis maupun emosional. Konstituen mengeluhkan tidak adanya ikatan batin dan kepedulian nyata dari wakil rakyat yang telah mereka titipkan mandatnya pada Pemilu lalu.

Lebih ironis lagi, penelusuran jalur transportasi harian menunjukkan bahwa rute perjalanan pulang sang legislator dari Kantor DPRD Kampar di Kota Bangkinang menuju kediaman pribadinya di Pekanbaru sama sekali tidak melintasi wilayah Dapil 5. Kondisi geografis ini membuat sang wakil rakyat dinilai tidak pernah melihat atau merasakan langsung penderitaan warganya. Ia dinilai menutup mata terhadap infrastruktur jalan rusak berlubang serta minimnya fasilitas air bersih yang saban hari dikeluhkan oleh ribuan konstituen.

Merespons temuan investigasi tersebut, Lembaga Cakra Indonesia (LCI) Provinsi Riau langsung melayangkan kritik yang jauh lebih keras terkait fungsi pengawasan dan anggaran sang aleg. Ketua Umum LCI Riau, Sunggul Manalu, menyatakan bahwa fakta domisili ini menjadi jawaban logis di balik kegagalan serapan aspirasi. Dana Pokir senilai di atas satu miliar rupiah per tahun selama tiga tahun terakhir diduga kuat menguap tanpa bekas karena minimnya kepekaan sosial.

"Ini adalah bentuk pengkhianatan terselubung terhadap amanah rakyat. Warga Dapil 5 Kampar hanya dicari saat butuh suara, setelah menang mereka ditinggal di wilayah yang rusak, sementara sang pejabat menikmati fasilitas dan kenyamanan tinggal di luar daerah administratif Kampar. Rute pulangnya saja tidak pernah melewati Siak Hulu, jadi wajar jika beliau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu rintihan konstituennya," tegas Sunggul Manalu dengan nada menyindir.

Demi menjaga independensi serta kepatuhan mutlak terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), jurnalis media ini terus berupaya melakukan verifikasi mendalam. Sesuai dengan Pasal 1 dan 3 KEJ, pencarian kebenaran harus dilakukan secara berimbang (cover both sides) dengan memberikan hak yang sama kepada pihak yang disorot. Upaya ini penting agar produk informasi yang disajikan kepada publik tetap objektif, berlandaskan fakta lapangan, serta terhindar dari prasangka sepihak.

Hingga berita susulan ini diturunkan, saluran komunikasi jurnalis kepada legislator yang bersangkutan masih terus diupayakan guna mendapatkan ruang klarifikasi resmi atas tudingan domisili tersebut. Konfirmasi ini dinilai krusial agar masyarakat mendapatkan perimbangan informasi yang adil mengenai alasan pemilihan lokasi tempat tinggal di luar daerah, serta akuntabilitas realisasi anggaran belanja Pokir di lapangan.

Di sisi lain, Sekretaris Umum LCI Riau, Tri Wahyudi, menegaskan bahwa sikap abai dan tertutupnya oknum anggota dewan terhadap konfirmasi jurnalis maupun lembaga kontrol sosial akan menjadi catatan hitam. LCI Riau menyatakan pintu klarifikasi akan tetap dibuka lebar sebagai pemenuhan hak jawab demi perimbangan berita. Namun, mereka juga mengingatkan warga Dapil 5 Kampar untuk menjadikan momentum ini sebagai pembuka mata dalam menilai rekam jejak nyata wakil rakyat mereka ke depan.

Kekecewaan kolektif yang disuarakan oleh elemen masyarakat sipil ini menjadi alarm keras bagi fungsi representasi parlemen di daerah. Publik kini menanti langkah konkret dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar untuk menyikapi disparitas domisili anggota legislatif ini. Harapan besar tetap bertumpu pada perbaikan kinerja parlemen agar dana Pokir yang bersumber dari uang rakyat dapat dialokasikan sepenuhnya demi pembangunan infrastruktur di Siak Hulu dan Perhentian Raja. (red/kv/tim)