12 Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran Mempertanyakan Legalitas Balai Wartawan

Kanalvisual.com - Pesawaran, Lampung -  Sebanyak 12 Ketua Organisasi Wartawan dari 14 Organisasi serupa termasuk SPI Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Pesawaran, sepakat melayangkan surat  audensi dengan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, guna mempertanyakan sekaligus meminta penjelasan, terkait Legalitas dan Peruntukan atas Pembangunan Gedung Balai Wartawan (PWI) yang baru saja diresmikan pada Kamis 12 Oktober 2023 yang lalu.

Ke 12 Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran tersebut, antara lain; Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-WAPPI) FPII, IJKP, PPWI, KWRI, PWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), serta Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Pesawaran, Senin (16/10/2023).

Adapun yang melatar belakangi para Ketua dari 12 organisasi wartawan meminta agar Bupati merespon keinginan mereka untuk bertemu, karena sejak dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan gedung, hingga rampung dan diresmikan, mereka merasa tidak pernah disentuh, apalagi dilibatkan.

"Benar, Kami 12 Ketua Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran telah sepakat untuk beraudensi dengan Bupati, Kami ingin bertanya terkait legalitas pembangunan gedung yang dibiayai dari APBD dan di atas lahan milik Pemkab Pesawaran tersebut," ucap Ketua IWO-I Pesawaran, Okvia Niza, Senin (16/10/2023).

"Sekalian Kami mau tanya, itu gedung buat Wartawan yang tergabung di PWI Pesawaran saja, atau bagaimana ?!," tambahnya.

Sebab sambungnya, sungguh sangat bertolak belakang dan rancu, kalau dikatakan gedung itu diperuntukkan untuk semua wartawan dari semua organisasi wartawan yang ada di kabupaten setempat. Sejak dari sebaran undangan untuk menghadiri peresmian gedung Balai Wartawan dilakukan dan hanya menggunakan undangan berlogo PWI Pesawaran saja, tidak ada yang lain.

"Sekarang bagaimana Kita tidak mengatakan itu gedung hanya dipersembahkan buat PWI saja, kalau dari peletakan batu pertama, undangan peresmian dan panitianya saja, semua dilakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang PWI dan logo yang dipampang juga baik di undangan dan di gedung, cuma logo PWI saja," tegasnya.

Padahal terangnya, dari awal perencanaan, pengajuan sampai persetujuan DPRD dan lelang proyek, disebut untuk Pembangunan Balai Wartawan, tidak ada kalimat PWI tercantum disitu.

"Nah, kalau faktanya ada tercantum kalimat dan logo PWI di gedung itu, Kami rasa wajar kalau itu Kami pertanyakan," ujarnya.

Hal senada ditambahkan Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia ( KO-WAPPI ) Kabupaten Pesawaran, Dahron Sungkai.

Menurutnya, perlun juga meminta penjelasan Bupati dan DPRD Pesawaran, terkait anggaran tiap tahunnya yang digelontorkan Pemkab kepada semua organisasi wartawan selama ini.

Sebab, menurutnya, selama ini yang diketahuinya telah terjadi ketimpangan yang sangat mendalam dan memprihatinkan yang diterapkan Pemkab kepada setiap organisasi wartawan yang ada dan telah terdaftar di Pemkab setempat.

"Kami hanya ingin perlunya diterapkan kesetaraan yang ada di Pemkab, terutama menyangkut anggaran apapun yang diberikan kepada setiap organisasi wartawan yang ada di kabupaten ini," ungkapnya.

"Selama ini, bisa Kita lihat sendiri bersama, ada organisasi yang begitu dimanja dan dinina bobokkan Pemkab, tapi banyak juga yang dimasa bodohkan (dicuekin) saja. Nah, penerapan pilih kasih seperti ini, sebaiknya dihilangkan saja, demi untuk tetap terjalin eratnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki bersama di Kabupaten Pesawaran kita ini," harapnya. (Irpan).