Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diterbangkan ke Jakarta Pagi Ini
Kanalvisual.com – Pekanbaru – Riau - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore, 3 November 2025. Informasi lapangan menyebutkan, Abdul Wahid diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa (4/11/2025) pagi menggunakan pesawat Citilink dengan pengawalan ketat petugas KPK.
Penangkapan orang nomor satu di Riau itu disebut berlangsung di sela kegiatan penggeledahan tim penyidik di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Jalan SM Amin Pekanbaru. Beberapa pejabat dinas dan staf turut diamankan untuk dimintai keterangan.
Sumber internal menyebut, sejumlah ruangan di kantor Dinas PUPR disegel setelah tim KPK melakukan pemeriksaan awal. Beberapa pejabat lain masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Riau hingga malam hari.

Belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kasus yang melatarbelakangi OTT ini maupun barang bukti yang diamankan. Namun, berdasarkan ketentuan hukum, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang ditangkap.
Kabar penangkapan Gubernur Abdul Wahid ini sontak menggemparkan publik Riau. Sejumlah warga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi moral pejabat daerah yang kembali tercoreng oleh kasus korupsi.
“Sedih rasanya, kapan lah Riau ini dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur,” ujar seorang warga di kawasan Marpoyan Damai kepada Kanalvisual.com.

Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Provinsi Riau, mengingat Abdul Wahid merupakan gubernur keempat di provinsi ini yang tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi. Publik kini menantikan langkah resmi KPK dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan.
Redaksi Kanalvisual.com masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pemerintah Provinsi Riau guna memastikan duduk perkara dan status hukum para pihak yang diperiksa. Setiap perkembangan akan terus dipantau untuk memastikan pemberitaan tetap akurat dan berimbang. (Redaksi)


